FGD SURVEY PERUSAHAAN JASA KONTRUKSI KERJASAMA BPS KOTA BANDUNG DENGAN KADIN KOTA BANDUNG

PENGISIAN SURVEY PERUSAHAAN KONTRUKSI TAHUNAN (SKTH) TAHUN 2020 DAN SURVEY PERUSAHAAN KONSTRUKSI TRIWULANAN TAHUN 2021 (SKTR-2021)

27 Desember 2021

---

KADINBANDUNG.COM –  Perkembangan sektor konstruksi hingga era globalisasi sekarang ini, masih dijadikan tolak ukur dari kemajuan suatu negara.  Sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional disamping memberikan peluang kesempatan kerja.  Sektor konstruksi digerakan oleh badan usaha jasa pelaksana pekerjaan konstruksi nasional/asing yang selanjutnya disebut perusahaan konstruksi maupun bukan bentuk badan usaha seperti usaha pelaksana konstruksi perorangan.

Untuk memonitor pelaksanaan pembangunan dan mengevaluasi perkembangan  sektor konstruksi di Kota Banudng maka data statistik konstruksi yang aktual dan akurat serta berkesinambungan dalam periode waktu tertentu sangatlah dibutuhkan. Kadin Kota Bandung bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada hari Senin (27/12/2021) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) Survey Perusahaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di  Aula Garaha Kadin Kota Bandung, Jalan Talaga Bodas No. 31 Kota Bandung.

Acara FGD Survey Perusahaan Jasa Konstruksi yang dihadiri oleh 42 perusahaan konstruksi di Kota Bandung ini dibuka secara resmi oleh Drs. H. Rustam Hutabarat mewakili Ketua Kadin Kadin Kota Bandung dan dihadiri pula oleh Kepala BPS Kota Bandung, Aris Budiyanto, SST., M.Si.,  Koordinator Fungsi Statistik Produksi BPS Kota Bandung, Ir. Ida Nurchaida, MM., perwakilan dari BPS Provinsi Jawa Barat, Fahillah, Tim BPS Kota Bandung dari Kadin Kota Bandung, Dr. Meriza Hendri, M.Si., Ega Megantari, SH. serta Direktur Eksekutif Kadin Kota Bandung, Ridwan Kurniawan.

Pada Sambutan Ketua Kadin Kota Bandung yang disampaikan oleh Rustam Hutabarat menyampaikan permohonan maaf karena Ketua  tidak dapat hadir karena ada acara diskusi dengan Walikota Bandung.    Selanjutnya dikatakan oleh Rustam Hutabarat ada keterkaitan dan kepentingan bersama antara BPS  dengan Kadin Kota Bandung.  Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kadin Kota Bandung itu berbasis data.  Untuk itu perlu ada kolaborasi dan digitalisasi dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kadin Kota Bandung

Dikatakan Rustam Hutabarat bahwa Kadin Kota Bandung adalah kumpulan pengusaha-pengusaha, baik  pengusaha besar, pengusaha kecil, maupun menengah termasuk UMKM.  menyangkut kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Kadin Kota Bandung tentu semua berbasis data.  Untuk data, Kadin tidak punya anggota di lapangan sedangkan BPS punya. Kadin berharap bisa kolaborasi dengan BPS dalam rangka pengambilan kebijakan-kebijakan, termasuk juga masalah kebijakan kebijakan inflasi, pertumbuhan ekonomi. Ini semua memperlukan data, karena tidak mungkin Kadin kota bandung membuat kebijakan dengan data yang tidak akurat

Ketika BPS kesulitan mensurvey pelaku ekonomi, Kadin bisa membantu mensosialisasikan kepada pelaku ekonomi, termasuk misalnya berapa jumlah hotel di Kota Bandung bisa dibantu oleh Kadin Kota Bandung, karena di Kadin Kota Bandung ada yang namanya asosiasi seperti PHRI dan lain-lain.  Masalah kerahasiaan merupakan tanggung jawab bersama, tutur Rustam.

Selanjutnya Rustam Hutabarat menyampaikan harapan dari forum ini semoga bisa diambil suatu hikmah yang baik dan kedepannya bisa mengambil kebijakan-kebijakan  yang berbasis data yang sesuai harapan bersama.

Sejalan dengan itu Kepala BPS Kota Bandung,  Aris Budiyanto dalam sambutannnya berterimakasih kepada Kadin Kota Bandung yang telah memfasilitasi pertemuan fokus diskusi terkait dalam kegiatan survey-survey yang di lakukan oleh BPS Kota Bandung.  Mars statistic yang di nyanyikan di pembukaan menjadi spirit, arah untuk karyawan BPS, bahwa BPS mempunyai kaidah / tiang yaitu professional, berintregritas, dan Amanah.  Professional artinya BPS melakukan kegiatan sesuai dengan kaidah entomologi statistic yang sudah berstandar secara internasional maupun nasional. Jadi  data ini bisa dibandingkan antar provinsi, kabupaten kota maupun Undang-undang negara karena sudah berstandar UNSD (univision statistik depiction) artinya segala konsep definisi untuk kegiatan terkait kontruksi maupun pertumbuhan itu merujuk kepada ILO yaitu tentang serikat buruh tingkat dunia statistic,  yang terkait dengan pertanian , maka BPS merujuk pada FAO yaitu organisasi terkait dengan pertanian.

Selanjutnya Aris Budiyando mengatakan bahwa forum ini juga sebagai forum untuk kolaborasi

dimana BPS sebagai institusi pemerintah mendepartemen, menyiarkan data statistic untuk konsumsi pemerintah maupun masyarakat. jadi menjadi tugas BPS data-data yang sudah dihasilkan, indicator yang ada itu bisa dimanfaatkan baik oleh pengusaha, pemerintah baik pusat, provinsi, atau kota itu pasti, karena indicator makro BPS salah satunya menjadi indicator tingkat utama di pihak kota, sebagai contoh : laju utama pertumbuhan ekonomi ,tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi itu di hasilkan dari BPS

Kependudukan secara makro salah satunya juga dulu ketika mengimplementasikan basis data terbaru terkait setara programnya di serahkan kementrian social yaitu bantuan langsung tunai (dulu) sekarang TXT termasuk berbagai bantuan untuk pandemic BPS memberikan masukan kepada presiden terutama kepada sekretaris presiden (ASP) / kantor sekretaris presiden maupun Kemenko itu menjadi kebijakan yang sifatnya nasional.  Tentunya ini juga tidak akan berhasil kalau di tingkat kota tidak mensupport .  BPS juga membutuhkan data-data terutama ke perusahaan, ujar Aris.

Pada kesempatan ini Aris juga menyampaikan, data-data yang BPS butuhkan itu banyak di antaranya terkait dengan data kontruksi.  Selain kontruksi BPS juga mengumpulkan data bulanan itu dari hotel yaitu kedatangan tamu hotel di setiap hotel di kota Bandung.  Dalam hal ini BPS mempunyai kode etik yaitu wajib merahasiakan data yang ada di BPS.  BPS mencobba memberikan trust atau kepercayaan data yang di serahkan perusahaan pada BPS maka tidak akan rilis, tetapi di sajikan dalam bentuk indicator

Sejauh ini menurut Aris, data kontruksi salah satunya digunakan untuk penghitungan PDRB (Produk Domesitk Regional Bruto), di dalam PDRB itu ada 17 kategori,salah satu kategori untuk struktur ekonomi Kota Bandung itu adalah perdagangan besar, eceran, refarasi mobil. Yang kedua industry besar yang termasuk didalamnya ada industry di sector rekontruksi. Itu adalah satu kontribusi dari data provinsi yang di pindahkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kontruksi. Jadi biasanya untuk di tingkat provinsi biasanya BPS merilis dokumen nasional itu laju ekonomi triwulan data.  Tapi Kota Bandung/Kota di Jawa Barat belum karena sumber datanya terbatas. Jika datanya continues rutin tiap 3 bulan insyaallah BPS bisa rilis tentunya dengan bantuan dari pengusaha untuk memperikan input dan datanya

Dikatakan oleh Aris Insyalallah BPS merupakan Lembaga pemerintah tapi tetap independent, dalam menyajikan data BPS apa adanya.  Dikatakan oleh Aris, BPS kedepannya akan mencoba melakukan MoU dengan Kadin Kota Bandung, tujuannya para pengusaha bisa memberikan data kepada BPS, data yang diberikan akan di jaga kerahasiaannya.  Lalu datanya di olah oleh BPS dan nanti indikatornya akan diberikan ke Kadin Kota Bandung atau langsung kepada pengusaha tersebut. Data-data yang dikumpulkan adalah termasuk didalamnya BPS setiap bulan mengumpulkan data-data harga.  Setiap Senin atau Selasa BPS melakukan survey ke 5 pasar tradisional dan pasar besar seperti Yogya, dan beberapa pasar swalayan , ujar Aris.

Sampai saat ini target inflasi Kota Bandung 3%, tapi capaiannya pada tahun 2020 1,78%, artinya tidak terpenuhi.  Ketika 3% itu sebetulnya menjadikan daya untuk ekonomi berkembang, ucap  Aris. Selanjutnya Kepala BPS Kota Bandung ini berharap melalui forum ini bisa berkolaborasi dengan pengusaha kontruksi dalam hal memberi data.  Jika ada kendala BPS menyiapkan web (bandungkota.bps.id) untuk kota Bandung dan (jawabarat.bps.id) untuk jawa barat, tuturnya.

Pada paparan materi FGD yang disampaikan oleh Ida Ida Nurchaida  dikatakannya bahwa peranan masyarakat untuk BPS ini harus dibangkitkan.  BPS  ada karena ada Undang-undangnya sebagai  suatu lembaga yg diamanahi oleh pemerintah untuk menyediakan data dan menyiapkan indikator yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pengabilan kebijakan. Undang-undang yang menyangkut BPS adalah UU No 16 tahun 1997 tentang statistik dan  PP No. 51  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, terang Ida Nurchaida.

Dikatakan Ida bahwa Presiden ingin ada satu data  yang dinamakan Satu Data Indonesia.  Termasuk di survey konstruksi, kita butuh data dari pelaku usaha konstruksi.   Visi BPS yang tertuang dalam renstra 2020-2024 adalah sebagai Penyedia data statistis berkualita untuk Indonesia.  Sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Jokowi bahwa data adalah new oil , data lebih berharga dari minyak, tutur Ida.  Di indonesia sumber data  salah satunya dari BPS, yang dikumpulkan melalui survey, sensus, menjadi suatu big data yang dibangun dengan satu networking.  Big data bisa menjadi satu ilmu  pengetahuan, dari data bisa memutuskan sesuatu kebijakan, tutur Ida.

Menurut Ida sekarang data banyak tapi pengguna bingung menggunakan data , karena data tidak difungsikan dengan baik.  Kita akan membangun sistem satistik nasional, ada pengusaha pelaku usaha disana, kita harus kolaborasi untuk membuat satu data.  BPS sesuai dengan visinya sebagai penyedia data berkualitas.   Dimensi kualitas yang dipakai adalah data itu harus relevan artinya satu dengan yang lain saling terhubung dan logic, kemudian akurasi, yaitu mewakili dari berbagai tingkatan, serta harus  timless  Adapun Tahapan Statistis yang dilakukan adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, ini ranahnya peneliti, dan intepretasi, yang memberikan inside. Pengumpulan data : seperti Sensus , Survey, registrasi.  Sensus dilakukan 10 tahun sekali, sedangkan survey bisa tiap tahun.  Base awal data biasa kita ambil dari Disdukcapil.  Untuk  data yang diambil door to door kepada masayrakat adalahyang tidak online, jelas Ida.

BPS mempunyai SDM terbatas, tapi tuntutan akan data semakin hari semakin bertambah, sehinggga kontribusi sektoral sangat dibutuhkan. Oleh karena itu untuk survey jasa kontruksi ini

peserta diminta kontribusinya, karena pemerintah perlu tahu pelaku usaha konstruksi ini sedang melakukan apa, seperti pada saat pandemi ini, sehinga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, tutur Ida.

Sementara itu narasumber lainnya,  Faillah perwakilan BPS Provinsi Jawa Barat menyampaikan bangga bisa bergabung dengan para pelaku dan Kadin Kota Bandung  dalam forum FGD ini.  Ini merupakan kolaborasi yang sangat bagus diakhir penghujung tahun , semga kedepan bisa melakukan kegiatan ini lagi, dan bisa bermanfaat, dan kita sudah berkontribusi kepda negara kita, ujar Faillah.

Dikatakan Faillah,  apakah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sektor konstruksi  terbaca kontribusinya untuk Kota Bandung dan Jawa Barat, itu tergantung dari data yang disumbangkan para pelaku usaha sendiri.  Catatan Peristiwa Triwulan- 3 tahun 2021, kondisi terkini dari bidang konstruksi pada saat sedang dalam kondisi pandemi , meningkat pada bulan Juli  perlahan menurun memasuki agustus hingga september 2021, jelasnya.

Sedangkan Kontribusi konstruksi adalah sebesar 8,20 kepada Jawa Barat, menjadi urutan ke 4 dalam kontribusi terhadap PDB Tahun 2020, dan 10,39 persen kontribusi secara nasional.  Jumlah tenaga kerja yangg bergerak di sektor ini ada 1,59 juta di tahun 2021.  Jumlah perusahaan kontruksi di Jawa Barat  yang terbanyak adalah di Kabupaten Bogor  sebanayk 1400-an perusahaan.   Di Kota Bandung terdapat 1160 perusahaan konstruksi, tutur Faillah.

Updating perusahaan konstruksi bisa dicek di publikasi BPS, terdapat publikasi kontruksi tahunan, tri wulan, isinya seperti struktur dan ciru-ciri konstruksi, kondisi terkini, Indikator,  serta prosfek bisnis.  Survey konstruksi perorangan juga sedang kita lakukan, semuanya  merupakan tantangan, agar nanti kita punya satatistisk kontruksi yang terintegritas, berkualiata, dan terpecaya, ujar Faillah.

Pada sesi Diskusi, seorang peserta yang bernama  Ratna  dari CV. Pradipta Wibisana, mengatakan hari ini  sudah tertampilkan data tentang konstruksi, tetapi secara pribadi belum mengetahui sebelumnya  ada data seperti ini, jadi kiranya wajar jika tidak ada kontribusi dari para pelaku kontruksi kepada BP.  Menurutnya ini bisa juga dikarenakan sosialisasi yang memang kurang dilakukan oleh BPS,  jadi FGD semacam ini merupakan media yang bagus yang telah dilakukan oleh Kadin Kota Bandung dengan BPS Kota Bandung.  Dengan adanya forum ini kita jadi melek, selama ini kita baru melihat data BPS hanya ketika butuh data, ketika memerlukan data baru buka BPS,  tapi sejauh ini kontribusinya belum. Jadi sekarang ini para pelaku usaha  konstruksi sadar perlunya kontribusi untuk kebijakan pemerintah, dan khususnya untuk Kota Banudng perlu adanya kolaborasi, untuk itu terima kasih kepada Kadin Kota Bandung dan BPS Kota Bandung, ujar Ratna.

Penanya berikutnya dari Kadin Kota Bandung, Meriza Hendri mengungkapkan bahwa dirinya diminta Ketua Kadin Kota Bandung, Ir. Iwa Gartiwa, MM. untuk memperkuat peran Kadin kedepan dengan 3 (tiga) konsepnya yaitu kolaborasi, digitalisasi dan  inovasi, ucap Meriza.

Anggota Kadin sendiri terdiri dari 3 kelompok usaha yaitu, perusahaan besar, asosiasi dan UMKM, semoga ini bisa menjadi  data awal  para pelaku usaha di BPS, lanjut Meriza Hendri.

Meriza menyampaikan sebagai akademisi dapat merasakan apa yg dirasakan oleh narasumber

dari BPS dalam mengunpulkan data, kita ketahui bahwa pelaku usaha itu lebih fokus pada pekerjaanya. Dunia usaha fokus bagaimana menggerakan usaha, bagaimana bisa memberikan value bagi para pekerjanya.  FGD kali ini bisa merupakan awal yang bagus, tinggal mencari pola yang tepat,  dan menjawab pertanyaan “whats for me”, manfaatnya apa buat para pelaku usaha sehingga mereka mau berkontribusi kepeda BPS, terang Meriza.

Menurut Hendri BPS perlu menentukan pola yang dilakukannya bagaimana, teknisnya seperti apa, sehingga para pelaku usaha bisa mempersiapkan datanya, selain itu juga bisa dijelaskan metode yang BPS lakukan kepada pelaku usaha, disela-sela pelaku menjalankan usahanya.   Selanjutnya  pola desiminasi yang dilakukan itu seperti apa,  apa kendalanya , kemudian harapan dari BPS yang belum terjalankan disampaikan sehingga data dari pelaku usaha bisa dimanfaatkan untuk melihat trennya kedepan seperti apa, tren di tahun 2022 sektor kontruksi seperti apa, minimal cara membacanya data BPS bisa dipahami pleh para pelaku usaha konstruksi, jelas Meriza Hendri.

Selanjutnya salah satu peserta, Sunarya dari PT.  Bikasoga Bandung mengatakan bahwa PT Bikasoga ini  tidak pure di bidang kontruksi, tapi di bidang jasa,  berada dibawah Bank Indonesia, dimana kontruksi  merupakan salah satu CSR nya Bank Indonesia.  Sunarya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kami siap berkolaboarasi, mendukung kegiatan seperti ini.  Satu hal yang dipertanyakan oleh Sunarya biasanya FGD dengan tema Surver Perusahaan Jasa Konstruksi ini diikuti oleh perserta yang terkait dengan sektor konstruksi dan developer, jumlah peserta yang hadirpun biasanya banyak, namun kali ini masih sedikit, diharapkan untuk penyelenggaraan berikutnya bisa dihadiri lebih banyak lagi perusahaan konstruksi, kerena pertemuan seperti ini bermanfaat bagi sesama pelaku usaha kontruksi, karena kita perlu berkolaborasi, terutama untuk masalah harga , ujar Sunarya.

Sunarya juga mempertanyakan tentang survey rumah dan residensial, apakah itu bagian dari kontruksi.  Selanjutnya kaitannya dengan keberadaan BPS, boleh dikatakan mirip dengan Bank Indonesia (BI) pada jaman dulu pada awal-awal,  tidak terlalu polular di masyarakat, oleh karena itu perlu sosialisasi sering dan kegiatan lebih banyak ke masyarakat, pungkasnya.

Semua pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta mendapatkan respon dan jawaban dari para narasumber dari BPS Kota Bandung dan BPS Jawa Barat dengan satu harapan satu harapan agar para pelaku usaha kontruksi bisa berkontribusi dan berkolaborasi agar data yang didapatkan oleh BPS bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.

Pada Akhir Sesi, peserta diberikan kuisioner yang harus diisi dan diberikan bimbingan tentang cara pengisiannya.  Kuesioner yang harus diisi peserta berupa Survey Perusahaan Kontruksi Tahunan (SKTH) Tahun 2020 dan Survey Perusahaan Konstruksi Triwulanan Tahun 2021 (SKTR-2021).